Bima, 9 Maret 2025 – Empat desa di Kabupaten Bima—Rato, Ncera, Roi, dan Samili—mengambil sebuah langkah untuk perubahan besar bagi kelompok disabilitas. Melalui kegiatan “Memperkuat Ruang Aman Kelompok Perempuan Disabilitas di Desa,” yang dilakukan oleh La Rimpu dengan dukungan Wahid Foundation dan UN Women, membuka ruang diskusi yang tidak hanya mengangkat suara mereka tetapi juga mendorong kebijakan inklusif di tingkat desa.
Kegiatan dimulai dengan sesi perkenalan dimana peserta diajak menggambar objek yang mewakili diri mereka. Linda dari Desa Rato menggambar kupu-kupu dengan satu sayap patah, melambangkan perjuangannya sebagai ibu tunggal dari anak disabilitas. “Walaupun satu sayap saya patah, saya harus tetap terbang dan berjuang,” katanya penuh semangat.
Di Desa Ncera, Ulfa, seorang remaja 17 tahun yang menjadi pendamping bagi dua kakaknya yang mengalami Schizophrenia. Ia menggambar matahari sebagai simbol harapan, sementara Rosdiana, Disabilitas Daksa, dari Desa Roi menggambar bunga sebagai bentuk penerimaan diri dan kebanggaannya terhadap kehidupan.
Ada juga peserta yang berbagi pengalaman sulit, dari keterbatasan akses pendidikan hingga minimnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan desa. Hesti, pendamping Disabilitas, dari Desa Rato mengungkapkan kecemasannya sebagai tulang punggung keluarga. “Harapan saya hanya satu, saya tidak ingin sakit, karena saya menjadi tumpuan keluarga,” ujarnya dengan mata berkaca-kaca.
Kesadaran akan pentingnya inklusivitas direspons oleh pemerintah desa. Kepala Desa Rato, Ir. Ahmadin, menyatakan komitmennya untuk lebih melibatkan penyandang disabilitas dalam kebijakan desa. “Kami akan terus berupaya menjadikan desa ini lebih inklusif, memastikan bahwa teman-teman disabilitas tidak hanya didengar, tetapi juga dilibatkan dalam pembangunan,” tegasnya.
Di Desa Roi, Ketua BPD mengakui bahwa selama ini penyandang disabilitas belum mendapatkan ruang dalam musyawarah desa. “Ini menjadi perhatian kami ke depan,” ujarnya. Sementara itu, di Desa Samili, Ketua BPD, Fahrain, berjanji akan mengusulkan program khusus bagi penyandang disabilitas dalam Musyawarah Desa tahun ini.
Selain kebijakan, kegiatan ini juga membangun solidaritas dan rasa percaya diri bagi perempuan disabilitas. Islamiyati, Teman Tuli, dari Desa Samili menyatakan keinginannya untuk kembali bersekolah, tetapi terhalang oleh minimnya akses. “Saya ingin sekolah lagi, tapi tidak ada yang bisa mengantar saya ke SLB,” katanya.
Baca juga: Dari Subordinasi ke Partisipasi: Kesetaraan Gender sebagai Pilar Pembangunan Berkelanjutan
Dengan meningkatnya kesadaran dan adanya komitmen dari pemerintah desa, harapan akan desa inklusif kini semakin nyata. Kelompok disabilitas yang sebelumnya hanya menjadi penerima kebijakan, kini menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Desa-desa ini mulai menapaki jalan baru menuju masyarakat yang lebih setara.
Maka, ketika seorang perempuan di Desa Ncera menggambar kaktus sebagai simbol ketangguhan, ia bukan hanya mengekspresikan dirinya. Ia sedang mengirimkan pesan kepada dunia: bahwa mereka ada, bahwa mereka kuat, dan bahwa mereka siap berdiri sejajar dalam membangun desa yang lebih adil bagi semua.[ARA]
*Ruwaidah Anwar, Staf Sekolah Rintisan Perempuan untuk Perubahan (La Rimpu)