Sekolah Rintisan Perempuan untuk Perubahan (La Rimpu) menggelar kegiatan FGD partisipatif dan sosialisasi program perdamaian berkelanjutan pada Kamis-Jumat, 19-20 September 2024 bertempat di Aula Kantor Bupati Bima.
Kegiatan ini menyasar ratusan kelompok perempuan di empat desa sasaran Program Pemberdayaan Perempuan untuk Perdamaian Berkelanjutan: Merespons Nexus Aksi Kemanusiaan dan Perdamaian untuk Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat yakni Desa Samili, Rato, Roi, dan Ncera. Program ini ialah program pemberdayaan perempuan berkelanjutan hasil kerja sama antara KOICA dan UN Women dengan melibatkan Wahid Foundation dan La Rimpu sebagai mitra lokal di wilayah Kabupaten Bima.
Program ini mengambil tiga isu sentral yakni kemanusiaan, perdamaian, dan ketangguhan masyarakat. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Program Officer program ini dari Wahid Foundation, Dwinda Nur Oceani dalam sambutannya di hadapan kelompok perempuan di empat desa dampingan.
“Kami memilih Bima sebagai sasaran program ini berdasar hasil riset UN Women pada 2023 yang mengungkapkan bahwa wilayah Bima merupakan salah satu wilayah dengan tingkat resiko tinggi. Mulai dari bencana alam, hingga konflik sosial terjadi di masyarakat Bima, juga yang membanggakan ialah potensi perempuan Bima yang luar biasa.” Ungkapnya.
Selain itu, program ini juga menyasar pada kelompok rentan yakni kaum difabel dan berusaha untuk menggalang partisipasi bermakna dari kelompok muda yang tersebar di empat desa dampingan tersebut. “Program ini mengharapkan partisipasi aktif dari kelompok disabilitas dan anak muda. Sehingga nantinya ada ruang aman untuk mereka berkontribusi dan mengembangkan kapasitas diri.” Jelasnya.
Pada kegiatan yang berlangsung dua hari tersebut, terlihat beberapa perwakilan difabel yang hadir langsung di lokasi kegiatan. Hal ini membuktikan bahwa kaum difabel juga punya agensi dan daya terlibat dalam upaya pembangunan desa.
Baca juga: Program Pemberdayaan Perempuan untuk Perdamaian Berkelanjutan, La Rimpu gelar Kick Off di Empat Desa
Hal ini dikonfirmasi oleh Ruwaidah Anwar, selaku Program Officer Program Pemberdayaan Perempuan untuk Perdamaian Berkelanjutan La Rimpu. Dalam sambutannya ia mengatakan bahwa forum ini merupakan kesempatan bagi desa dampingan untuk bertemu dengan perangkat daerah membicarakan isu-isu perdamaian, kemanusiaan, dan ketangguhan di masyarakat yang relevan dengan program kerja dan tupoksi dinas-dinas terkait.
“Kegiatan hari ini merupakan kelanjutan dari FGD di tiap-tiap desa beberapa waktu yang lalu. Ini juga merupakan kesempatan untuk kita sama-sama membicarakan isu-isu desa yang dinamis dengan perangkat daerah. Inilah wujud dari tema yang kami angkat Kasama Weki, Kasabua Fiki.” Terangnya.
Sebagai informasi, La Rimpu menggandeng lima perangkat daerah Kabupaten Bima yakni Badan Kesbangpol, Dinas Sosial, DPMDes, BPBD, dan DP3AP2KB masing-masing sebagai narasumber dalam kegiatan ini. Selain itu, hadir juga Pembina Yayasan La Rimpu, Prof. Abdul Wahid.
Pria yang akrab disapa Aba Du Wahid ini dalam pengantarnya, ia menyampaikan sejumlah cetusan tentang masyarakat Bima yang sedang mengalami anomali dan perubahan mengikuti arus informasi dan globalisasi yang menyerbu masyarakat.
“Perubahan cara berkomunikasi masyarakat tentu saja melahirkan jarak sosial, yang nantinya jarak inilah melahirkan konflik sosial. Oleh karena kita semua harus terlibat dengan hadirnya Wahid Foudation, La Rimpu, dan nantinya juga kita berharap partisipasi dari kaum agamawan, guru ngaji, bilal, dou maloa yang tersebar di desa-desa ini.” Ungkap Guru Besar Antropologi Agama UIN Mataram ini.
Adapun kepesertaan yang hadir, panitia membaginya dalam dua sesi. Pada hari pertama peserta dari Desa Rato dan Desa Samili. Sedangkan pada hari kedua dijadwalkan yakni Desa Roi dan Desa Ncera. Dalam dinamika diskusi, terungkap beberapa informasi baru dan inisiatif baik dari desa dampingan, mulai dari penambahan anggaran pemberdayaan hingga penyediaan pelayanan desa yang ramah perempuan.[]