Sekolah Rintisan Perempuan untuk Perubahan mengikuti Forum Perempuan Perdamaian di Desa Ranupani, Lumajang, Jawa Timur pada 30 Maret-1 April 2026 ini. Kegiatan ini merupakan inisiasi dari AMAN Indonesia yang bekerja sama dengan Persatuan Sekolah Perempuan Perdamaian (PSPP) dengan tujuan untuk mengonsolidasikan pengetahuan dan praktik yang baik dari sekolah perdamaian di seluruh Indonesia.
Selain itu, kegiatan ini juga untuk mengindetifikasi isu strategis dan memperkuat kolaborasi multi pihak untuk merumuskan agenda dari sekolah perempuan di tahun berikutnya. Hingga saat ini, telah terbentuk 56 Sekolah Perempuan Perdamaian di 7 provinsi yang aktif mendorong partisipasi perempuan dalam pembangunan desa, pencegahan kekerasan, dialog lintas iman, serta penguatan ketahanan sosial komunitas.
Baca juga: La Rimpu Awards 2026
Kebutuhan akan ruang belajar bersama, pengorganisasian, serta penguatan kepemimpinan perempuan inilah yang dijawab oleh AMAN Indonesia melalui Sekolah Perempuan Perdamaian (SPP).
La Rimpu yang diwakili oleh Mir’atun Syarifah sekaligus Presidium Sekolah Perempuan NTB menegaskan bahwa kegiatan ini penting untuk konsolidasi gerakan perempuan di akar rumput. Kolaborasi dan jejaring gerakan yang kuat akan banyak menentukan keberhasilan dari gerakan sekolah perempuan ke depan.
“Bagi La Rimpu forum seperti ini menjadi agenda konsolidasi dan penguatan arah gerakan. Kami dari wilayah NTB juga bisa belajar bagaimana praktik baik yang bisa kami terapkan dan kami contoh dari daerah lain untuk penguatan gerakan perempuan di NTB.” Tegasnya.
Beragam aktivitas diikuti peserta dengan antusias di antaranya diskusi panel tentang ketahanan komunitas untuk menjaga lingkungan dan ketahanan pangan. Selain itu, sharing and learning pembelajaran dari komunitas lokal akan banyak menjadi bahan diskusi dari kegiatan ini. Lebih lanjut, perumusan agenda strategis gerakan Sekolah Perempuan Perdamaian menuju Kongres PSPP 2027.
La Rimpu juga hadir bersama Arfiana Susanti dari Sekolah Perempuan Salungka, Desa Kalampa, Kabupaten Bima dan Mutmainnah mewakili Kelompok Perempuan Srikaya Desa Roka, Kabupaten Bima. Seperti halnya La Rimpu, hadirnya sekolah perempuan di desa-desa ini juga untuk berjejaring pada sekolah perempuan yang lebih luas.
Baca juga: Dilibatkan dalam Kelas Inisiator Perdamaian, La Rimpu Siap Wujudkan Perdamaian
Perlu diingat bahwa Indonesia merupakan negara kedua di Asia Tenggara yang mengadopsi Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tentang Women, Peace and Security (WPS). Komitmen tersebut diwujudkan melalui Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial.
Isu-isu ketidakadilan sangat dekat dengan realitas komunitas tempat perempuan hidup dan berorganisasi. Dalam banyak kasus, perempuan berada di garis depan dalam merespons konflik sosial, menjaga kohesi komunitas, serta melindungi sumber kehidupan keluarga dan desa, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dan ketahanan pangan. Perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan konflik sumber daya alam semakin memperbesar kerentanan komunitas.
Dampaknya tidak hanya pada lingkungan, tetapi juga pada stabilitas sosial, akses ekonomi, serta keamanan pangan masyarakat. Dalam situasi ini, perempuan sering memainkan peran penting sebagai penjaga pengetahuan lokal, pengelola pangan keluarga, serta penggerak inisiatif ekonomi kolektif berbasis komunitas.
Kontribusi perempuan sebagai mediator, negosiator, dan aktor perdamaian, sekaligus menegaskan pentingnya partisipasi perempuan dalam pencegahan konflik dan pembangunan perdamaian yang berkelanjutan.