Siang itu, matahari menyala garang di atas Jembatan Emas Bangka Belitung. Diantara lalu lalang wisatawan, langkah Ibu Maryati tidak pernah surut. Kedua tangannya menenteng bakul berisi getas (kerupuk olahan ikan khas Bangka Belitung). Beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang menyambung hidup dari penghasilan suaminya sebagai penambang timah. Pendapatannya tidak menentu, kadang hanya cukup membeli ikan murah di pasar yang kemudian diolahnya menjadi kerupuk ikan dan sebagian ia sisihkan untuk makan malam keluarganya. Setiap pagi sebelum menjualkan dagangannya, Ibu Maryati menyiapkan lempah kuning ikan, masakan khas Bangka Belitung yang berbahan dasar ikan berkuah kuning dipadu dengan pepaya muda. Beliau bukan ahli gizi tetapi pengetahuannya didapatkan dari keikutsertaannya dalam Kelompok Ibu PKK dan penyuluhan kesehatan dari Puskesmas.
Baca juga: Forum Tana’o Sama, La Rimpu Perkuat Komitmen Keadilan Gender
Kabar pemerintah saat meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi angin segar bagi keluarga seperti Ibu Maryati. Sebagai masyarakat akar rumput, hal ini tentunya menjadi angin harapan segar bagi setiap keluarga-keluarga yang kurang mampu tanpa harus bergantung pada dompet mereka yang berpenghasilan tidak menentu di tengah arus tantangan permasalahan gizi. Bekal makan bergizi menjadi pondasi penting dalam memastikan tumbuh kembang optimal anak sedari dini. Namun, dibalik optimisme Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 dan perwujudan dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, realitas gizi anak di Indonesia masih mengkhawatirkan. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan adanya penurunan angka stunting menjadi 19,8%. Pemerintah masih berupaya agar prevalensi stunting berada di bawah 14%. Sementara itu, Kementerian Kesehatan RI mencatat sekitar 30% remaja perempuan mengalami anemia yang berisiko menurunkan daya tahan tubuh dan berdampak terhadap kemampuan belajar siswa di sekolah. BKKBN juga menambahkan bahwa gizi yang buruk bukan hanya permasalahan asupan makanan, tetapi terkait dengan pola asuh, literasi gizi, dan kondisi sosial ekonomi keluarga.
Ketimpangan akses pangan bergizi antara kota dan desa masih nyata. Di perkotaan, pilihan pangan lebih beragam namun mahal. Sementara di pedesaan, bahan pangan tersedia dari hasil produksi lokal, tetapi memiliki kendala pendistribusian, teknologi pengolahan, dan literasi gizi. Edukasi gizi yang terbatas membuat sebagian orang tua terjebak pada pola makan mengenyangkan tetapi kurang bernutrisi. Untuk mewujudkan Zero Hunger pada SDG 2, diperlukan kebijakan yang mendukung masyarakat akar rumput, memeratakan program gizi, dan memanfaatkan potensi pangan lokal.
Kelompok masyarakat akar rumput menjadi ujung tombak dalam memastikan anak-anak mereka memiliki tumbuh kembang yang sehat walaupun menghadapi berbagai tantangan. Upaya ini membutuhkan dukungan keluarga melalui edukasi, akses pangan, dan kebijakan disertai dengan pemberdayaan ekonomi, variasi makanan bergizi yang relevan, serta pemerataan program hingga ke wilayah terpencil. Pendidikan gizi yang dilakukan melalui posyandu, kelas memasak sehat, atau penyuluhan di desa memungkinkan transfer pengetahuan secara praktis dan relevan dengan budaya lokal. Oleh karena itu, literasi gizi menjadi bagian dari pendidikan berkualitas yang membekali anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal.
Salah satu bentuk pemberdayaan yang dapat mendukung keberlanjutan MBG bagi orang tua masyarakat akar rumput adalah melalui Sister Village. Sister Village atau Desa Saudara pada awalnya adalah bentuk kerjasama antar desa dalam menghadapi krisis bencana dengan memberikan bantuan kepada warga desa yang terdampak, seperti menyediakan tempat pengungsian dan membantu proses evakuasi. Konsep Sister Village dapat diterapkan dengan memberdayakan masyarakat, dimana desa-desa dapat memetakan potensi pangan lokal yang berbeda. Orang tua yang memiliki lahan atau keterampilan produksi dapat dilibatkan langsung sebagai pemasok, yang tidak hanya membuka peluang ekonomi, tetapi juga memberikan pendidikan gizi kontekstual bagi anak-anak. Mereka dapat melihat langsung bagaimana makanan diproduksi, dari kebun hingga hidangan di meja, menjadikan pemahaman tentang gizi lebih praktis dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemberdayaan orang tua dari masyarakat akar rumput ini menjadi perpanjangan program gizi yang efektif dan selaras pada SDG 8 (decent work & economic growth).
SDG 4 (quality education) tercermin saat pengetahuan gizi diberikan kepada orang tua dan anak melalui penyuluhan, kelas memasak sehat dan pemanfaatan pangan lokal yang relevan secara budaya. Misalnya, orang tua dari desa penghasil ikan bisa berbagi pengetahuan tentang pengolahan protein hewani, sementara orang tua dari desa lain mengajarkan cara mengolah sayuran lokal. Konsep ini dapat memberdayakan perempuan melalui demo masak sehat antar desa, saling bertukar resep dan teknik memasak menu khas misalnya makanan lokal setempat. Sebagai contoh, Provinsi Bangka Belitung memiliki beragam masakan khas yang bergizi tinggi seperti lempah kuning ikan tenggiri atau kakap, lempah darat (sayur kuah rempah tanpa santan), telur pindang khas Bangka, otak-otak ikan, dan lain sebagainya.
Baca juga: La Rimpu: Menjemput Cahaya di Tepian Asa
Konsep Sister Village dapat mengembangkan jejaring dengan memetakan potensi lokal yang saling melengkapi. Provinsi Bangka Belitung memiliki daerah yang kaya akan sumber daya alam baik laut maupun darat. Kabupaten Bangka yang dikenal sebagai pusat perikanan laut dapat menjadi pemasok utama protein hewani yang berasal dari ikan-ikanan, Kabupaten Bangka Tengah dapat menyediakan sayuran segar dan buah-buahan, Kabupaten Bangka Selatan menyediakan produk olahan pangan seperti kerupuk ikan, otak-otak, dan daerah Kabupaten Bangka Barat yang terkenal akan penghasil rempah-rempah seperti lada, jahe, dan sebagainya. Melalui jejaring daerah ini, tiap-tiap daerah di Provinsi Bangka Belitung dapat saling melengkapi dan memperkuat ketahanan pangan lokal sesuai dengan kearifan lokal setempat.
Prinsip gotong royong dan kemitraan dari konsep Sister Village ini dapat diadaptasi untuk berbagai tujuan, termasuk program ketahanan pangan dan gizi. Desa yang memiliki kelebihan sumber daya pangan dapat memasok kebutuhan desa lain, menciptakan sistem yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian, kolaborasi antar desa menjadi kunci untuk meningkatkan ketahanan masyarakat secara menyeluruh. Selain itu, program ini turut menciptakan siklus positif di mana edukasi gizi dan pertumbuhan ekonomi saling mendukung dan berkelanjutan.[]
* Peneliti / PNS Pemerintah Kota Pangkalpinang