Sekolah Rintisan Perempuan untuk Perubahan (La Rimpu) berkolaborasi dengan AMAN Indonesia melaksanakan kegiatan workshop untuk 25 organisasi pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat di Prime Park Hotel & Convention Lombok, 30 September-1 Oktober 2024 lalu.
Kegiatan ini merupakan langkah untuk menyatukan visi berbagai elemen terkait untuk menggodok RAD-PE Provinsi NTB. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Pembina Yayasan La Rimpu, Prof. Abdul Wahid, “melalui kegiatan ini, harapannya kita bisa menentukan strategi, langkah, dan visi bersama terkait dengan ekstrimisme dan kekerasan yang kian dekat dengan kehidupan kita.” Jelas Guru Besar Antropologi Agama UIN Mataram ini.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya kolaborasi pentahelix antar stakeholders agar semua agenda-agenda ini bisa berjalan dengan baik. “Mau tidak mau, mendesak untuk dilakukan, sebab, NTB ini rumah baru bagi warga dunia dengan adanya MotoGP dan pariwisata kita.” Ungkapnya.
Selain itu, Ghufron Masudi selaku Design, Monitoring, Evaluation AMAN Indonesia dalam sambutannya berharap kegiatan salah satu upaya terintegrasi multistakeholders agar NTB keluar dari stigma zona merah. “Pencegahan ekstremisme harus makin kuat, salah satu upayanya ialah adanya dokumen RAD-PE yang menjadi pedoman semua daerah.” Ungkapnya.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol NTB, Jauhari Muslim. Sebelum pembukaan, Jauhari Muslim menyatakan bahwa Kesbangpol terus berupaya agar RAD-PE di NTB secepatnya untuk segera digodok dan dilaksanakan. Namun saat sekarang, NTB memiliki Pergub No.2 tahun 2009 terkait pencegahan kekerasan pada perempuan.
Baca juga: Program Pemberdayaan Perempuan untuk Perdamaian Berkelanjutan, La Rimpu gelar Kick Off di Empat Desa
Kegiatan yang dilaksanakan dua hari tersebut, peserta banyak mendapat pemahaman terkait ekstremisme kekerasan dan aksi pencegahannya.
Adapun terkait dengan ekstrimisme dalam konteks NTB dan ketahanan keluarga pada isu pencegahan ekstrimisme, panitia mengundang Prof. Abdul Malik dari UIN Mataram dan Direktur La Rimpu, Prof. Atun Wardatun untuk memberikan input pada dua tema di atas.
Selain itu, terkait dengan isu kekerasan pada perempuan dan perlindungan korban terorisme perempuan, panitia menghadirkan Kepala Dinas DP3AP2KB NTB, Nunung Triningsih.
Lebih jauh, adapun narasumber yang dihadirkan oleh panitia untuk berbicara terkait reintegrasi sosial mantan napiter ialah akademisi Universitas Mataram, Taufan, M.H.
Selama kegiatan, peserta banyak berdialog dan berdiskusi untuk upaya pencegahan dari ekstrimisme tersebut.