Sekolah Rintisan Perempuan untuk Perubahan (La Rimpu) melaksanakan audiensi dengan DPRD Kabupaten Bima pada 31 Januari 2025, kemarin. Audiensi yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Dewan DPRD Kabupaten Bima membahas agenda program pemberdayaan perempuan yang selama ini telah dilakukan oleh La Rimpu di Kabupaten Bima.

Tim La Rimpu yang hadir, diterima langsung oleh sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bima, Ardiwin, S.H. (Fraksi PPP), Hj. Nurhayati (Fraksi PPP), Rukmini (Fraksi PKS), dan Fatimah (Fraksi Demokrat). Dalam sambutannya, Ardiwin, S.H, yang juga Ketua Komisi IV menyampaikan apresiasinya kepada La Rimpu yang selama ini telah berkontribusi kepada masyarakat Kabupaten Bima.

“Kerja-kerja La Rimpu selama ini jelas untuk membangun generasi muda Bima yang bisa diandalkan ke depan.” Jelasnya.

Seperti diketahui, sejak berdiri pada 2018 lalu, La Rimpu telah banyak mendampingi kelompok perempuan di beberapa desa di Kabupaten Bima. Pada 2019-2023, La Rimpu mendampingi delapan desa di Kabupaten Bima (Ngali, Renda, Kalampa, Dadibou, Nanga Wera, Wora, Roi, dan Roka).

Baca juga: Libatkan La Rimpu, Wahid Foundation Gelar Pelatihan Fasilitator Desa Program Pemberdayaan Perempuan untuk Perdamaian Berkelanjutan

Kini, mulai pada tahun 2024, La Rimpu melaksanakan Program Desa Damai (Kampo Mahawo) hasil kerja sama antara La Rimpu, Wahid Foundation, KOICA, dan UN Women yang sudah menyasar sembilan desa di Kabupaten Bima (Desa Penapali, Dadibou, Kalampa, Roka, Renda, Samili, Ncera, Roi, dan Rato).

Selain itu, tim La Rimpu juga menjelaskan bahwa La Rimpu mengambil jalan untuk pemberdayaan perempuan karena sadar bahwa dengan mendidik perempuan, dampaknya akan lebih luas. Lebih dari itu, La Rimpu sadar bahwa perempuan Bima (siwe Mbojo) memiliki agensi dan kapasitas bertindak untuk agenda-agenda perdamaian dan pembangunan daerah.

Tim La Rimpu sedang beraudiensi dengan anggota DPRD Kabupaten Bima

Dalam audiensi ini juga, hadir Direktur La Rimpu, Prof. Atun Wardatun, dalam pemaparannya, ia menyampaikan bahwa penguatan civil society harus semua pihak terlibat dan kami di La Rimpu, punya tiga lapis prinsip pemberdayaan: pertama anak muda, ibu-ibu kelompok perempuan, dan keluarga.

Dalam kesempatan ini juga, Prof. Atun Wardatun menyampaikan tantangan dan hambatan dalam kerja-kerja La Rimpu selama ini. Oleh karena itu, kolaborasi dan audiensi ini untuk mencari titik temu dan kesepahaman antar stakeholders.

“Penting untuk kita kolaborasi dengan multistakeholders termasuk dengan lembaga DPRD Kabupaten Bima, sehingga tantangan yang dihadapi La Rimpu mungkin terkait kebijakan, anggaran, atau yang lain bisa diintervensi sama-sama.” Ungkap Guru Besar UIN Mataram ini.

Dari pihak DPRD Kabupaten Bima, Rukmini, menyampaikan harapannya terkait dengan kerja-kerja pemberdayaan dan perdamaian yang dilakukan oleh La Rimpu. Lanjutnya, anggota DPRD Dapil V (Sape-Lambu) ini menyampaikan bahwa pentingnya rumah ramah anak dan perempuan sebagai ruang yang bisa meminimalisir konflik yang terjadi di masing-masing desa.

Baca juga: Perkuat Agensi Perempuan, La Rimpu Menggelar Pelatihan Advokasi dan Kepemimpinan Perempuan

Selain itu, Fatimah, juga menginformasikan bahwa di Dapil-nya (Sape-Lambu), persoalan human trafficking baru-baru ini juga terjadi. Oleh karena itu, wakil dari Partai Demokrat ini berharap bahwa persoalan ini juga bisa menjadi perhatian La Rimpu.

“Karena ini persoalan yang serius saya kira, mungkin bisa nanti saya anggarkan melalui dana POKIR untuk menyelesaikan masalah human trafficking ini.” Tegasnya.

Di akhir pertemuan, Program Officer Wise Initiative La Rimpu, Mir’atun Syarifah menyampaikan harapannya kepada anggota DPRD Kabupaten Bima untuk bersinergi dan bekerja sama untuk menyukseskan program Desa Damai (Kampo Mahawo) dan untuk memastikan keberlanjutan dari kerja-kerja La Rimpu selama ini agar terus berdampak kepada masyarakat mengingat dalam sejarahnya, periode 2024-2029 ini, dua puluh persen anggota DPRD Kabupaten Bima dari perempuan.[]